Sistem Politik di Indonesia

Posted by : sigit xp Rabu, 30 Mei 2012

Istilah-istilah yang sering ditemukan dalam konsep sistem politik yaitu diantaranya seperti proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola sosial dan politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi itu membuat kebijaksanaan, yaitu kebijaksanaan yang mengikat. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan dapat dilaksanakan pemerintah bersama dengan rakyat.

Untuk membuat sistem politik, diperlukan unsur yang merupakan pembentukan pola. Pola ini berasal dari banyak hal, diantaranya budaya, lingkungan, masyarakat, kondisi sosial, dan hukum. Secara umum ada empat variabel yang sangat mempengaruhi sistem politik, diantaranya:

1. Kekuasaan, yakni sebagai cara yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh para pelaku politik.

2. Kepentingan, yakni tujuan yang ingin dikejar oleh para pelaku politik.

3. Kebijaksanaan, yaitu hasil hubungan antara penguasa dan kelompok kepentingan yang membuahkan undang-undang.

4. Budaya politik sebagai orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik.

A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik di Indonesia

1. Pengertian Sistem Politik

Istilah sistem politik terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan politik. Sistem berasal dari bahasa Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Jadi, dapat dikatakan sistem adalah himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur.

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara atau kota. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Sistem Politik Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan yang ada di dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

2. Komponen Sistem Politik

Terdapat dua komponen sistem politik, yaitu :

a. Budaya Politik

Budaya politik adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggotanya dalam sistem politik.

Didalam budaya politik terdapat tipe-tipe budaya politik, yaitu :

1. Budaya Politik Parokial, yaitu budaya politik yang terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, misalnya bersifat provinsional.

2. Budaya Politik Kaula, yaitu budaya politik yang masyarakatnya sudah memiliki minat, perhatian bahkan mungkin kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output, sedangkan perhatian sebagai aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik bisa dikatakan tidak ada.

3. Budaya Politik Partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan adanya perilaku yang berbeda dengan kaula, mereka menganggap dirinya maupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik.

Ciri utama orientasi dan perilaku politik berdasarkan budaya politik Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Orientasi dan perilaku politik mengedepankan dan selalu dilandasi nilai-nilai luhur ajaran agama.

2. Orientasi dan perilaku politik senantiasa menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Orientasi dan perilaku politik dilandasi oleh Nasionalisme, persatuan dan kesatuan nasional.

4. Orientasi dan perilaku politik mengedepankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

5. Orientasi dan perilaku politik diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan untuk pribadi atau golongan.

b. Struktur Politik

Struktur politik adalah suatu bangunan, susunan atau tatanan, pranata atau kerangka politik. Struktur selalu dilengkapi dengan fungsinya. Struktur politik meliputi hubungan antarmanusia maupun dengan negara atau pemerintah.

3. Suprastruktur Politik Indonesia

Suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atas politik atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan dan sikap menjadi output yang berupa ganjaran, deprivasi dan kebijakan-kebijakan.

Lembaga suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga-lembaga yang ada dalam kehidupan politik pemerintah atau negara Indonesia. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 lembaga suprastruktur politik Indonesia meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa keuangan, lembaga lain penyelenggara pemerintahan lainnya seperti menteri, jaksa, polisi dan TNI.

4. Infrastruktur Politik Indonesia

Infrastruktur politik merupakan suatu struktur politik masyarakat atau sektor politik masyarakat. Kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik rill didalam masyarakat, disebut infrastruktur politik. Kekuatan sosial dan politik tersebut mencakup lima komponen yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.

a. Partai Politik di Indonesia

Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan. Organisasi politik dibentuk dengan tujuan khusus. Tujuan partai politik adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya didalam jabatan-jabatan politik ataupun pemerintahan. Adapun cara yang digunakan adalah melalui cara yang konstitusional, seperti ikut serta dalam pemilu, serta dengan cara inkonstitusional, yaitu dengan cara melakukan pemberontakan.

b. Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Golongan kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu atau mengadakan kegiatan karena adanya kepentingan tertentu, baik merupakan kepentingan umum atau masyarakat atau kelompok tersebut.

Kelompok kepentingan merupakan tempat menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikannya kepada sistem politik yang ada. Kelompok ini penting bagi anggota masyarakat.

c. Kelompok Penekan (Pressure Group)

Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah.

d. Media Komunikasi Politik (Political Communication Media)

Media komunikasi merupakan salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

Gambar 1. Seminar menjadi media komunikasi yang cukup efektif untuk menyampaikan informasi politik kepada masyarakat terutama orang-orang terpelajar.

e. Tokoh Politik (Political Figure)

Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai subkultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik.

5. Macam-Macam Sistem Politik

Sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia bermacam-macam. Berikut ini merupakan contoh dari macam-macam sistem politik :

a. Sistem Politik di Negara Komunis

Negara yang menganut paham komunisme dalam sistem politiknya menganut sistem satu partai dengan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai, karenanya dalam negara komunis tidak dikenal hak perorangan termasuk hak politik. Contoh Negara komunis (Marxisme-Leninisme) yang masih ada hingga kini adalah RRC, Kuba, Korea Utara, Laos dan Vietnam.

Ciri-ciri Sistem Politik Negara Komunis :

1. Tidak ada ketentuan politik bagi rakyat.

2. Kekuasaan terpusat pada negara (elit politik).

3. Menolak keyakinan atau agama.

4. Hukum ditegakkan demi kepentingan negara (elit politik).

5. Pemerintahan dijalankan secara tertutup.

6. Partisipasi rakyat dipaksakan.

b. Sistem Politik di Negara Liberal

Negara yang menganut paham liberalisme dalam sistem politiknya menganut sistem demokrasi liberal, yaitu suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak asasi rakyatnya dari kekuasaan negara (pemerintah). Contoh negara yang menganut sistem politik liberal antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda dan lain-lain.

Ciri-ciri Sistem Politik Negara Liberal :

1. Kebebasan politik bagi rakyat.

2. Jamin hak asasi manusia dalam konstitusi.

3. Pembagian atau pemisahan kekuasaan.

4. Negara dijalankan berdasarkan hukum.

5. Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan transparan.

6. Partisipasi rakyat atas dasar kesadaran.

B. Sistem Politik Indonesia

a. Pelaksanaan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila, yaitu suatu sistem yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur dan kelembagaan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah :

1. Ide kedaulatan rakyat.

2. Negara berdasarkan atas hukum.

3. Bentuk Republik.

4. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

5. Pemerintahan yang bertanggung jawab.

6. Sistem perwakilan.

7. Sistem pemerintahan presiden.

b. Dinamika Politik Indonesia

Dinamika politik Indonesia merupakan bentuk perkembangan kehidupan politik Indonesia. Perkembangan politik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Periode demokrasi liberal (1945-1959)

2. Periode demokrasi terpimpin (1959-1965)

3. Periode orde baru (1966-1998)